BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah mencatat terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum mendapatkan akses listrik.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia mengaku telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa ada ribuan desa yang belum teraliri listrik.
Bahlil pun melakukan blusukan ke desa-desa di tanah air yang belum teraliri listrik tersebut.Salah satunya, Bahlil meninjau langsung pelaksanaan program listrik desa (Lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) gratis di Dusun Krembeng, Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).
Menurut Bahlil, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses listrik hingga ke wilayah pelosok yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik negara.
"Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat," kata Bahlil dikutip JPNN, Sabtu (20/6/2026).
Ia menuturkan, pemerintah mencatat terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum mendapatkan akses listrik.
Bahlil menyebut fakta itu menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan daerah belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat.
“Untuk mengatasi persoalan tersebut, program Lisdes terus diperluas agar seluruh masyarakat dapat menikmati listrik, untuk rumah tangga, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi,” jelas Bahlil.
Kementerian ESDM mencatat pada 2025 pemerintah merealisasikan pembangunan daerah kelistrikan di 1.403 lokasi yang terdiri atas desa dan dusun di seluruh Indonesia. Sementara itu, Program BPBL telah menghadirkan sambungan listrik bagi 220.845 rumah tangga, termasuk 19.161 rumah tangga di Jawa Tengah.
Kemudian, pada 2026, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran menjadi sekitar Rp10,3 triliun guna mempercepat penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau.
Bahlil menjelaskan bahwa pembangunan daerah jaringan listrik di daerah terpencil sering kali tidak layak secara bisnis apabila hanya dihitung berdasarkan keuntungan perusahaan.
Dalam beberapa kasus, investasi yang dibutuhkan untuk melayani puluhan kepala keluarga bisa mencapai ratusan juta rupiah.
"Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp 700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Namun, pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat," tegas Bahlil.
