Kupastuntas.co, Lampung Barat - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat mulai memperkuat akurasi data bantuan sosial (Bansos) dengan meningkatkan kapasitas operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di tingkat pekon.
Langkah ini diambil sebagai respons atas berbagai persoalan data yang selama ini berdampak langsung pada ketepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kapasitas petugas pengelola/operator SIKS-NG pekon yang digelar di Aula Kagungan Setdakab, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi daerah untuk membenahi basis data kesejahteraan sosial agar lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebanyak 130 operator SIKS-NG dari seluruh pekon di Kabupaten Lampung Barat mengikuti kegiatan ini. Mereka merupakan ujung tombak dalam proses pendataan masyarakat yang menjadi dasar berbagai program perlindungan sosial.
Selain para operator, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Drsnita Adelina, Kabag Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kotabumi Dea Pitaloka, Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin, Sekretaris Daerah, para asisten, serta kepala perangkat daerah.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan difokuskan pada sosialisasi pembaruan aplikasi SIKS-NG. Para peserta juga mendapatkan bimbingan teknis terkait alur verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), termasuk tata cara penginputan data baru secara tepat.
Forum ini juga dimanfaatkan sebagai ruang diskusi terbuka bagi para operator untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.
Sejumlah persoalan teknis hingga hambatan administratif menjadi bahan evaluasi bersama dalam upaya perbaikan sistem pendataan.
Pemerintah daerah menilai, kualitas data yang buruk akan berdampak langsung pada ketidaktepatan penyaluran Bansos.
Oleh karena itu, peningkatan kapasitas operator dinilai menjadi langkah krusial dalam memperbaiki persoalan tersebut dari hulu.
Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, menegaskan bahwa operator SIKS-NG memiliki peran vital sebagai garda terdepan dalam memastikan keakuratan data kesejahteraan sosial di tingkat pekon.
Menurutnya, persoalan data kesejahteraan sosial, termasuk kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), saat ini merupakan isu serius yang harus ditangani secara cermat dan sistematis.
"Persoalan data kesejahteraan sosial dan kepesertaan PBI JKN saat ini merupakan persoalan yang sangat serius dan tidak bisa dianggap biasa. Hari ini kita berkumpul untuk menentukan langkah konkret dalam menghadapi berbagai keluhan dan tantangan yang ada,” tegas Parosil.
Ia juga mengingatkan bahwa kesalahan data dapat berdampak besar terhadap masyarakat miskin dan rentan, terutama dalam hal akses terhadap jaminan kesehatan.
"Tidak boleh ada masyarakat miskin dan rentan yang kehilangan jaminan kesehatan hanya karena kesalahan data. Ketelitian dan kecepatan dalam memperbaiki data sangat menentukan nasib masyarakat,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap para operator mampu meningkatkan pemahaman teknis dalam pengelolaan data, serta lebih responsif dalam melakukan pembaruan sesuai kondisi riil di lapangan.
Di sisi lain, Pemkab Lampung Barat juga berkomitmen untuk terus melakukan validasi data secara menyeluruh. Langkah tersebut mencakup percepatan perekaman data kependudukan hingga upaya memperjuangkan penambahan kuota PBI dan kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan.
Bupati menekankan bahwa seluruh perbaikan tersebut harus dimulai dari tingkat pekon sebagai basis utama pengumpulan data. Ia tidak ingin kegiatan yang dilakukan hanya berhenti pada tataran formalitas.
"Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan langkah nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada,” tutupnya.
Dengan peningkatan kapasitas operator ini, pemerintah daerah menargetkan kualitas data DTKS di Kabupaten Lampung Barat semakin akurat.
Harapannya, seluruh program bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (*)
Artikel ini merupakan hasil kurasi dari K u p a s T u n t a s.
