BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk rapor merah Kabinet Prabowo-Gibran di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Selasa (27/10/26).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan beberapa kritik terhadap kebijakan pemerintah, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, hingga persoalan pemborosan anggaran.
Massa aksi tiba di lokasi sekitar pukul 13.30 WIB dengan membawa bendera organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan.
Setibanya di depan gerbang Kantor DPRD Provinsi Lampung, massa dihadang barikade kawat berduri yang telah disiapkan aparat kepolisian untuk mengamankan jalannya unjuk rasa.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Lampung Melawan menyampaikan delapan poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah. Tuntutan itu mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga sektor pendidikan dan kehidupan sipil.
Adapun delapan tuntutan yang disuarakan massa aksi meliputi:
Menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan.
Mengusut tuntas mafia pembakaran hutan dan lahan yang diduga melakukan pembakaran secara sengaja.
Menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat terdampak karhutla, terutama warga yang mengalami dampak langsung akibat kebakaran dan paparan asap.
Menjamin keterbukaan data serta distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran, termasuk dalam penyalurannya hingga ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Menurunkan harga bahan pangan pokok guna meringankan beban ekonomi masyarakat.
Memperbaiki tata kelola kebijakan ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar untuk mendorong iklim investasi yang lebih baik.
Menghentikan militerisme di ranah sipil, sebagai bagian dari tuntutan terhadap tata kelola kehidupan sipil dan demokrasi.
Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis agar akses pendidikan dapat dinikmati masyarakat secara lebih luas.
Hingga berita ini ditulis, aksi unjuk rasa masih berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung. Belum ada perwakilan pemerintah daerah maupun anggota DPRD Provinsi Lampung yang menemui massa aksi untuk menerima atau menanggapi tuntutan yang disampaikan.
Massa masih menyuarakan tuntutannya di lokasi aksi. Perkembangan lebih lanjut terkait respons pemerintah dan DPRD Provinsi Lampung terhadap tuntutan Aliansi Lampung Melawan masih menunggu informasi berikutnya. (*)
