BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Antrean panjang kendaraan di beragam stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Lampung masih menjadi perhatian pemerintah daerah dan kepolisian. Untuk mengatasinya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung berencana membentuk tim khusus guna mengurai kemacetan sekaligus memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan, menuturkan pembatasan kendaraan besar memasuki Kota Bandar Lampung telah membantu mengurangi antrean di beberapa SPBU. Namun, antrean masih terjadi karena tingginya permintaan terhadap BBM bersubsidi.
“Sekali lagi, karena permintaannya memang masih tinggi akibat ada selisih harga yang cukup besar, antrean masih terjadi. Untuk itu, tadi Pak Kapolda juga menyampaikan bahwa kita akan membentuk tim untuk mengurai permasalahan kemacetannya,” kata Budhi seusai rapat koordinasi lintas sektoral terkait pengawasan dan penegakan hukum terhadap kelangkaan BBM serta peredaran gelap narkoba di Mapolda Lampung, Selasa (27/10/2026).
Selain membentuk tim, pemerintah daerah telah mengeluarkan instruksi gubernur yang meminta bupati dan wali kota ikut memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Kepolisian juga akan menindak penyalahgunaan BBM sesuai ketentuan hukum.
Budhi menuturkan, upaya mengurai antrean perlu dibarengi percepatan distribusi dan peningkatan pelayanan di SPBU. Pertamina Patra Niaga diharapkan memastikan pasokan tersalurkan sesuai kebutuhan, sementara pengelola SPBU diminta mempercepat pelayanan kepada konsumen.
Di sisi lain, pemerintah mulai menyiapkan kebutuhan BBM untuk periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Budhi menyebut koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga telah dilakukan dan pihaknya mendapat informasi bahwa stok BBM dalam kondisi aman.
Ia juga menjelaskan, pasokan BBM impor yang sebelumnya didistribusikan melalui Pelabuhan Merak kini dapat diangkut menggunakan kapal besar yang bersandar di Pelabuhan Panjang, Lampung. Perubahan jalur distribusi tersebut diharapkan turut memperkuat jaminan pasokan BBM di daerah.
Meski demikian, pemerintah daerah menginginkan pemerintah pusat menambah kuota BBM bersubsidi, terutama jenis solar dan Pertalite, untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat selama Nataru.
“Kalau BBM selama Nataru sekarang ini trennya memang sudah naik, sudah lebih dari kuota harian. Diharapkan nantinya itu minimal tetap atau tentunya ada penambahan untuk menghadapi tahun baru. Namun, kebijakannya tetap menunggu dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Budhi menyebut, apabila tambahan kuota diperlukan, Pemprov Lampung akan mengusulkan penambahan kuota Biosolar sekitar 15 persen dari kuota tahunan sebesar 790.961 kiloliter. Sementara untuk Pertalite, usulan tambahan mencapai 7 persen dari kuota tahunan sebesar 695.210 kiloliter.
Usulan tersebut diharapkan dapat mengantisipasi kenaikan konsumsi sekaligus menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat. Namun, keputusan mengenai penambahan kuota tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Di tengah upaya tersebut, pembentukan tim lintas sektor diharapkan tidak hanya mengurai kemacetan di sekitar SPBU, tetapi juga memperkuat pengawasan agar BBM bersubsidi diterima masyarakat yang berhak. (*)
