BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(Pemprov) Lampung terus memperkuat langkah strategis untuk menjaga posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Upaya tersebut dilakukan melalui percepatan pembangunan daerah infrastruktur air, penguatan sarana produksi pertanian, hingga peningkatan sinergi penyuluh pertanian di seluruh daerah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihanni menjelaskan, program tersebut merupakan arahan dari Gubernur Mirzan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.
Menurut Elvira, pihaknya terus memperkuat kolaborasi bersama Kementerian Pertanian guna menjaga tren peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin dinamis.
"Pak Gubernur meminta agar Lampung tidak hanya mampu menjaga produksi pangan, tetapi juga memiliki sistem pertanian yang tangguh menghadapi perubahan cuaca ekstrem," ujar Elvira saat memberikan keterangan, Rabu (28/5/2026).
beberapa program strategis kini terus digencarkan, mulai dari penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk subsidi, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), hingga pengawalan harga pembelian pemerintah terhadap komoditas gabah dan jagung.
Namun demikian, Elvira mengakui tantangan terbesar sektor pertanian Lampung saat ini masih berkaitan dengan tata kelola dan ketersediaan infrastruktur air.
"Ekosistem pengelolaan air di Lampung belum sepenuhnya optimal. Saat musim hujan, kapasitas embung penampung air masih terbatas sehingga drainase yang belum maksimal kerap memicu banjir dan genangan di area persawahan," jelasnya.
Sebaliknya, ketika musim kemarau tiba, terutama saat fenomena El Nino terjadi, lahan pertanian di beberapa wilayah justru rentan mengalami kekeringan yang berdampak terhadap produktivitas pertanian.
Sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kekeringan dan perubahan iklim ekstrem, Pemprov Lampung bersama Kementerian Pertanian mempercepat program penguatan infrastruktur air pada tahun anggaran 2026.
"Program tersebut mencakup pembangunan daerah lebih dari 1.200 unit irigasi perpompaan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung, fasilitasi irigasi perpipaan, pembangunan daerah bangunan konservasi air, hingga rehabilitasi jaringan irigasi tersier," jelasnya.
Program irigasi perpompaan menjadi bagian penting dalam strategi menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman musim kemarau panjang dan potensi El Nino 2026.
Penguatan sistem pengairan diharapkan mampu meningkatkan indeks pertanaman, menekan risiko gagal panen, serta menjaga stabilitas produksi pangan daerah.
Selain itu, melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah dan Jaringan Irigasi, pemerintah pusat turut membuka ruang percepatan rehabilitasi jaringan irigasi melalui intervensi langsung Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
"Kebijakan ini diharapkan mampu mempercepat penanganan jaringan irigasi primer, sekunder, hingga pintu-pintu air yang selama ini menjadi kendala distribusi air pertanian di beberapa wilayah di Lampung," kata dia.
Di sisi lain, Elvira juga menyoroti kendala teknis administratif yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam pengajuan program infrastruktur melalui aplikasi SIPURI.
Dalam sistem tersebut, pemerintah daerah diwajibkan melampirkan dokumen Detailed Engineering Design (DED) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Menurutnya, sebagian besar penyuluh pertanian lapangan dan aparatur daerah belum memiliki latar belakang teknis untuk menyusun dokumen tersebut secara mandiri sehingga proses pengajuan program masih membutuhkan bantuan pihak ketiga dan memerlukan waktu lebih panjang.
"Kami menginginkan Kementerian PU melalui BBWS dapat memberikan pelatihan khusus kepada penyuluh pertanian dan aparatur daerah agar kapasitas teknis di lapangan semakin kuat dan percepatan pembangunan daerah infrastruktur pertanian dapat berjalan lebih efektif," katanya.
Pemprov Lampung juga menekankan pentingnya menjaga soliditas koordinasi antara pemerintah daerah dan para penyuluh pertanian pasca-alih tugas penyuluh menjadi pegawai Kementerian Pertanian.
Elvira menggarisbawahi, arahan Orang nomor satu di Lampung tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga penguatan sinergi kelembagaan dan pendampingan petani hingga tingkat lapangan.
"Hubungan kerja dan koordinasi antara dinas di daerah dengan para penyuluh harus tetap solid. Sinergi yang kuat di lapangan menjadi kunci agar seluruh program pendampingan petani dan pengelolaan air berjalan sukses demi mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di Bumi Ruwa Jurai," tutup Elvira.
