BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
rasa di halaman kantor DPRD Lampung bertajuk raport merah Kabinet Prabowo-Gibran di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung meninggalkan lokasi sekitar pukul 18.00 WIB, Selasa (27/10/2026).
Unjuk rasa sempat memanas dan terjadi aksi saling dorong karena mahasiswa mendesak ingin duduk ditangga kantor DPRD Lampung untuk melakukan pernyataan sikap.
Namun tidak ada pihak perwakilan Pemprov Lampung dan juga anggota DPRD Lampung yang menemui mereka sehingga massa aksi melakukan pernyataan sikap dihalaman kantor DPRD Lampung.
"Kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak pada tanggal 28 Oktober. Kami ingin ada pemerintah dan wakil rakyat yang mendengarkan tuntunan kami," tuturnya.
Adapun point tuntutan yang disampaikan adalah tetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Usut tuntas mafia pembakaran hutan dan lahan secara sengaja.
Bentuk perlindungan kesehatan untuk masyarakat yang terdampak karhutla.
Mendesak pemerintah untuk menjamin ketersediaan, keterbukaan data, transparansi BBM subsidi yang tepat sasaran hingga ke SKPPRI.
Turunkan harga bahan-bahan pokok.
Perbaiki tata kelola kebutuhan ekonomi dan kembalikan persaingan pasar untuk berinvestasi. Hentikan militerisme di tanah Papua. Wujudkan pendidikan gratis dan ilmiah dan demokratis.
"Dengan ini, kami mengemukakan bahwa kami akan kembali dengan gelombang aksi massa yang lebih besar di tanggal 28 Oktober 2026.
Hari ini kita benar, kita tidak memberikan panggung untuk para pembohong," tutupnya.
