LAMPUNG SELATAN- Pemerintah pusat resmi memulai transformasi pola ekonomi pertanian dengan mendukung kemandirian petani desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih.
Langkah strategis ini bertujuan untuk memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak sekaligus membangun ekosistem ekonomi perdesaan yang terintegrasi di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam acara Rembuk Tani bertajuk 'Wujudkan Swasembada Pangan Nasional Berkelanjutan' yang digelar di Lapangan Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Sabtu 2 April 2026.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan mewakili Pemerintah Provinsi Lampung, serta Menteri Perdagangan Budi Santoso.
Dalam arahannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar lembaga simpan pinjam, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terlibat langsung dalam rantai distribusi.
"Koperasi ini akan mengelola distribusi pupuk hingga membeli gabah petani dengan harga standar. Jika harga di pasar anjlok, koperasi hadir sebagai pembeli. Jadi, petani tidak lagi dijebak oleh tengkulak," tegas Zulhas di hadapan ratusan petani yang hadir.
Tak hanya urusan gabah, koperasi ini juga akan menyalurkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan menyediakan akses pembiayaan murah melalui layanan BRILink dengan bunga ringan, yakni sekitar 6 persen.
Untuk mendongkrak produktivitas, pemerintah juga memberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) berupa truk, hand tractor, hingga bentor. Zulhas juga memaparkan keberhasilan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi sektor pupuk.
“Alokasi pupuk nasional kita tingkatkan drastis dari 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Hasilnya, serapan pupuk naik 50 persen karena petani bisa mendapatkan pupuk tepat waktu sebelum masa tanam,” jelasnya.
Efek positif kebijakan ini terlihat dari angka produksi beras nasional yang melonjak 8 persen, dari 30 juta ton menjadi 32,4 juta ton. Pada tahun 2025, Indonesia tercatat surplus beras sebanyak 4,2 juta ton.
Pemerintah juga membawa kabar gembira terkait penyesuaian harga gabah.
Saat ini, harga ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram tanpa potongan kadar air.
Kebijakan ini jauh lebih berpihak kepada petani dibanding sebelumnya yang berada di angka Rp6.000 dengan berbagai potongan kualitas.
“Petani tidak boleh dirugikan. Mereka adalah ujung tombak pangan nasional kita,” tambah Zulhas.
Sementara itu, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyatakan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Lampung terhadap program ini. Menurutnya, Lampung siap bersinergi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pupuk.
"Pemprov Lampung optimistis, dengan kolaborasi pusat dan daerah ini, Lampung akan terus menjadi bagian penting dalam swasembada pangan nasional sekaligus menjadikan pertanian sebagai pilar utama ekonomi daerah," pungkas Marindo.
Artikel ini merupakan hasil kurasi dari R a d a r L a m p u n g.
