Kupastuntas.co, Metro – Polemik seputar seleksi terbuka (selter) Jabatan Tinggi Pratama (JTP) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro terus bergulir. Kali ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro angkat suara, mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk membuka seluruh informasi seleksi secara transparan kepada publik.
Wakil Ketua II DPRD Kota Metro, Abdullhak, menegaskan bahwa proses seleksi jabatan strategis seperti Sekda tidak boleh menyisakan ruang gelap yang berpotensi menimbulkan kecurigaan publik.
“Kalau dia memang terlambat misalnya dari jadwal pengumuman ya jadi persoalan, kan begitu. Tapi kalau dia terpenuhi, siapapun boleh dan tidak ada masalah. Harusnya tetap dimunculkan namanya sepanjang dia memenuhi ketentuan dalam waktu pengumuman,” tegas Abdullhak, Selasa (5/5/2026).
Anggota DPRD dari Partai NasDem itu menekankan bahwa hak setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengikuti seleksi terbuka harus dijamin sepenuhnya, tanpa diskriminasi ataupun pembatasan yang tidak berdasar.
“Jadi tidak ada yang harus dibuang, karena itu hak orang untuk ikut. Soal dia berhasil atau tidak, itu lain cerita,” lanjutnya.
Pernyataan tersebut menjadi respons atas munculnya polemik terkait tidak tercantumnya salah satu pejabat yang mengaku telah mendaftar dalam daftar resmi peserta selter Sekda. Kondisi ini dinilai berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam birokrasi jika tidak dijelaskan secara terbuka.
Abdullhak juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam seluruh tahapan seleksi, mulai dari pengumuman pendaftaran, daftar peserta, hingga hasil akhir penilaian.
“Informasi seperti ini harus dibuka seluas-luasnya. Siapapun yang akan ikut, bukan saja ASN dari Kota Metro, tapi ASN dari mana saja juga boleh kok,” ujarnya.
Ia bahkan mengapresiasi adanya peserta dari luar daerah yang ikut dalam seleksi tersebut, seperti dari Mesuji dan Lampung Selatan, yang menurutnya justru menunjukkan bahwa mekanisme seleksi terbuka telah berjalan sesuai prinsip merit system.
“Itu saya lihat juga ada yang dari Mesuji dan ada yang dari Lampung Selatan, dan itu memang diperkenankan. Jadi sepanjang aturan mainnya terpenuhi, itu sah,” tambahnya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keterbukaan tidak hanya berhenti pada tahap pendaftaran, melainkan harus berlanjut hingga proses penilaian oleh panitia seleksi (pansel) dan tahapan asesmen.
“Soal nanti penilaian daripada pansel dan assessment, itu ceritanya sudah lain. Jadi intinya, informasi soal selter di Metro ini harus diumumkan secara transparan, karena semua ASN punya hak untuk ikut,” jelasnya.
Terkait isu yang mulai beredar di tengah masyarakat mengenai dugaan adanya pejabat titipan dalam proses seleksi, Abdullhak memilih untuk tidak berspekulasi lebih jauh. Ketua Partai NasDem Kota Metro itu menilai bahwa isu tersebut harus disikapi secara hati-hati dan tidak boleh menjadi konsumsi liar tanpa dasar yang jelas.
“Soal isu pejabat titipan, saya belum bisa berkomentar di situ. Karena namanya isu, kita tidak bisa berkomentar lebih jauh,” katanya.
Meski begitu, ia tetap menaruh harapan pada profesionalitas panitia seleksi dalam menjalankan tugasnya secara objektif dan independen.
“Kita lihat saja bagaimana hasilnya nanti. Kalau kita percaya pada pansel dan hasil assessment, maka itulah yang harus kita pedomani,” tandasnya.
Desakan DPRD ini menjadi sinyal kuat bahwa proses seleksi Sekda Kota Metro kini berada dalam pengawasan publik yang ketat. Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan penerapan sistem merit, transparansi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan.
Jika BKPSDM gagal menjawab keraguan yang muncul, bukan
hanya kredibilitas lembaga yang dipertaruhkan, tetapi juga kepercayaan
masyarakat terhadap integritas tata kelola pemerintahan di Kota Metro secara
keseluruhan. (*)
Artikel ini merupakan hasil kurasi dari K u p a s T u n t a s.
