BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 pada pekan pertama November.
Penggunaan anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai program prioritas dan aktivitas yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Sebaliknya, belanja yang bersifat seremonial dipastikan akan ditekan agar penggunaan anggaran lebih terfokus pada kebutuhan pembangunan daerah dan program produktif.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Mirza Irawan Dwi Atmaja menjelaskan, proses evaluasi APBD Perubahan telah selesai diselenggarakan.
Rekomendasi hasil evaluasi juga telah ditindaklanjuti hingga APBD Perubahan ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).
"InsyaAllah November ini sudah mulai berjalan," kata Mirza kepada saat ditemui di lobi kantor gubernur, Senin, 2 November 2026.
"Pada minggu pertama ini sudah menggunakan APBD Perubahan," lanjutnya.
Mirza memastikan, tidak ada rencana menyisakan sebagian anggaran APBD Perubahan untuk dijadikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Anggaran tersebut juga tidak disiapkan sebagai cadangan keseimbangan fiskal tahun anggaran 2027.
Menurutnya, seluruh anggaran akan dibelanjakan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kemampuan pendapatan daerah.
"Tidak benar," tegasnya.
"Semuanya dibelanjakan," lanjut Mirza.
"Belanja dilakukan sesuai dengan yang telah dianggarkan dan disesuaikan dengan pendapatan," tambahnya.
Ia menjelaskan, realisasi anggaran tetap harus mengacu pada kemampuan pendapatan daerah.
Sementara dari sisi belanja, pemerintah akan mengutamakan kebutuhan yang menjadi prioritas.
beberapa program yang menjadi perhatian di antaranya pengembangan pendidikan vokasi, pengadaan mesin pengering (dryer) hasil pertanian, hingga program hilirisasi.
Program-program tersebut diharapkan tidak sekadar menyerap anggaran, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, program tersebut diharapkan mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi daerah.
Sebaliknya, aktivitas yang bersifat seremonial akan dibatasi, termasuk pertemuan yang berpotensi menyerap anggaran untuk pelaksanaan di hotel.
"Untuk aktivitas seremonial akan ditekan," ujarnya.
"Tidak ada (pertemuan di hotel)," sambungnya.
Mirza menambahkan keterangan, belanja pegawai tetap menjadi salah satu komponen yang harus dipenuhi karena sifatnya wajib dan mengikat.
Di luar kewajiban tersebut, alokasi anggaran akan lebih diarahkan untuk membiayai program-program prioritas.
Terkait perkembangan realisasi APBD, Mirza menyebut pendapatan daerah telah mencapai sekitar 75 persen dari target.
Sementara itu, realisasi belanja berada di kisaran 71 persen.
Meski demikian, untuk rincian angka realisasi secara lebih terperinci, ia mengarahkan agar dikonfirmasi kepada bidang akuntansi BPKAD. (*)
