Monday, 26 October 2026 | Bandar Lampung
Logo

TAPIS MEDIA

Beranda Lampung Pemerintahan Destinasi Info Harga Pasar

Bupati Lampung Barat Temukan Masalah Drainase Proyek Kotaku Pajar Bulan

26 October 2026 18:00 WIB
Oleh: Ahmad Fauzi
Dibaca: 5 kali
Bagikan:
Bupati Lampung Barat Temukan Masalah Drainase Proyek Kotaku Pajar Bulan
Foto: Kupas Tuntas

BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

Parosil Mabsus, menyoroti persoalan sistem pembuangan air dalam pelaksanaan program penataan kawasan kumuh atau Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Pajar Bulan, Kecamatan Way Tenong.

Persoalan tersebut menjadi perhatian saat Parosil mendampingi kunjungan Anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri, untuk meninjau langsung progres pembangunan daerah di lokasi tersebut, Senin (26/10/2026).

Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berjalan sesuai rencana, baik dari sisi progres pekerjaan maupun manfaatnya bagi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah bersama anggota DPR RI turut melihat kondisi pekerjaan di lapangan dan mengidentifikasi beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebelum proyek diselesaikan.

Berdasarkan hasil peninjauan, progres pembangunan daerah program Kotaku di Kelurahan Pajar Bulan baru mencapai 30 persen dari total masa kontrak selama 150 hari kerja.

Capaian tersebut menjadi perhatian mengingat pelaksanaan proyek masih harus memenuhi target penyelesaian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, mengungkapkan dirinya telah menanyakan langsung kepada pihak pelaksana mengenai kemungkinan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal.

Berdasarkan penjelasan yang diterimanya, pelaksana menyebutkan optimistis bahwa proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

"Progres 30 persen, waktu pekerjaan 150 hari. Tadi saya tanya target tercapai atau tidak, Insya Allah tercapai," kata Parosil, saat meninjau lokasi pembangunan daerah.

Meski pihak pelaksana menyebutkan optimistis, Parosil menekankan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada kecepatan penyelesaian proyek.

Menurutnya, pembangunan daerah yang menggunakan anggaran pemerintah harus diadakan dengan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar serta dampaknya terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Dalam peninjauan itu, Parosil menemukan persoalan pada sistem pembuangan air yang berpotensi memengaruhi rumah warga di sekitar lokasi pembangunan daerah.

Ia menyebutkan, aliran air yang direncanakan melalui bagian belakang rumah masyarakat perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan persoalan baru setelah pekerjaan selesai.

"Kita menemukan satu persoalan terkait dengan pembuangan air yang kebetulan di belakang rumah warga itu terdampak," ujarnya.

Parosil mengingatkan bahwa pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan kerugian bagi warga yang berada di sekitar lokasi proyek.

Karena itu, setiap perencanaan teknis perlu ditinjau kembali apabila ditemukan potensi dampak yang dapat mengganggu kenyamanan maupun kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat. "Jangan sampai pembangunan daerah ini bisa merugikan masyarakat," tegasnya.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Parosil meminta pelaksana lapangan dari Balai untuk melakukan revisi dan perbaikan terhadap perencanaan sistem pembuangan air.

Langkah itu dinilai penting agar pembangunan daerah tetap berjalan sesuai tujuan awal tanpa mengabaikan kepentingan warga yang terdampak oleh pelaksanaan pekerjaan.

"Tadi sudah saya sampaikan dengan Mas Doni dan Mas Catur agar dilakukan perbaikan supaya tidak berdampak terhadap masyarakat," ujarnya.

Parosil juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi jalannya pembangunan daerah program Kotaku di Kelurahan Pajar Bulan.

Menurutnya, pengawasan dari masyarakat diperlukan agar pekerjaan yang diadakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

"Tolong ikut diawasi. Jangan sampai masyarakat justru menghambat, tapi pastikan pekerjaan ini benar-benar untuk masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Mukhlis Basri, mengungkapkan kunjungan reses tersebut dilakukan untuk meninjau sekaligus mengevaluasi secara langsung pelaksanaan program-program yang menjadi bagian dari mitra kerja Komisi V DPR RI di Kabupaten Lampung Barat.

Melalui kunjungan tersebut, pihaknya ingin melihat kondisi riil pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah yang tengah berjalan di daerah.

Mukhlis menjelaskan, program yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut tidak hanya penataan kawasan kumuh melalui program Kotaku, tetapi juga mencakup bantuan bedah rumah, pembangunan daerah irigasi, jalan, serta sanitasi.

Berbagai program itu dinilai penting dalam mendukung pembangunan daerah infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.

Selain meninjau pelaksanaan pekerjaan, Mukhlis meminta pihak pelaksana agar mempercepat pengerjaan proyek dengan tetap memperhatikan kualitas hasil pembangunan daerah.

Ia mengingatkan bahwa percepatan diperlukan karena kondisi cuaca mulai memasuki musim penghujan, yang berpotensi memengaruhi kelancaran pekerjaan di lapangan.

"Musim hujan lebih tinggi intensitasnya. Maka kita minta kepada pelaksana untuk bekerja lebih cepat," ujarnya.

Melalui peninjauan tersebut, pemerintah daerah dan anggota Komisi V DPR RI menginginkan pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Pajar Bulan dapat berjalan sesuai target, dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan serta dampaknya terhadap masyarakat.

Persoalan sistem pembuangan air yang ditemukan di lapangan pun menjadi perhatian untuk segera diperbaiki agar pembangunan daerah yang diadakan benar-benar memberikan manfaat bagi warga tanpa menimbulkan persoalan lingkungan baru.

Berita Terkait

Beranda Kategori Cari