BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprioritaskan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar. Pemerintah masih menghitung kebutuhan tambahan kuota tersebut sesuai dengan kondisi konsumsi nasional.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menjelaskan pembahasan tambahan kuota BBM masih berlangsung. Pemerintah terlebih dahulu memproses penambahan kuota solar sebelum menentukan besaran tambahan alokasi Pertalite.
"Masih dihitung ya, sekarang yang kita proses untuk tambahan yang solar dulu ya," kata Laode, dilansir Republika.com, Sabtu (24/10/2026).
Dirjen Migas belum memastikan persentase tambahan kuota solar yang akan diberikan. Ketika ditanya mengenai kemungkinan penambahan hingga 10 persen, ia menyebut perhitungannya masih berlangsung. “Masih dihitung," ujar Laode.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan evaluasi terhadap kebutuhan tambahan kuota BBM bersubsidi masih dilakukan. Pemerintah menargetkan proses evaluasi tersebut berlangsung hingga akhir Oktober 2026.
"Itu kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri. Jadi, lagi dilakukan evaluasi sampai dengan akhir bulan ini," kata Yuliot.
Wamen ESDM belum memerinci besaran tambahan kuota yang tengah dipertimbangkan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebutuhan penyesuaian alokasi BBM.
Sebagai bagian dari penguatan pengawasan, Kementerian ESDM meluncurkan Program Pengawal Energi 2026. Program tersebut diarahkan untuk membantu pemantauan distribusi energi secara langsung di lapangan, termasuk penyaluran BBM di daerah.
Yuliot menjelaskan, keberadaan pengawal energi diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai persoalan distribusi. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui mekanisme administratif, tetapi juga dengan melihat kondisi penyaluran secara langsung.
Program Pengawal Energi turut mencakup pengawasan sektor ketenagalistrikan dan konservasi energi. Pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan tersebut.
Penguatan pengawasan ini berjalan beriringan dengan evaluasi kebutuhan tambahan kuota BBM. Pemerintah berupaya menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memastikan penggunaan subsidi dan kompensasi energi lebih tepat sasaran.
