BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -

Pimpinan tertinggi Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal resmi melantik I Komang Koheri sebagai Bupati Lampung Tengah definitif. Prosesi pelantikan berlangsung di lantai III Gedung Balai Keratun, Bandar Lampung, Selasa (3/11/2026).

Pelantikan tersebut digelar berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3370 Tahun 2026.

saat memberikan arahan, Pimpinan tertinggi Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan bahwa jabatan kepala daerah merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi modal utama bagi seorang pemimpin dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah daerah.

Ia meminta Komang Koheri untuk menjaga sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kepemimpinan yang terbuka, solid, serta mampu membangun sinergi dengan seluruh jajaran pemerintahan daerah.

"Kepercayaan masyarakat adalah modal utama dalam kita mengemban amanah. Jaga dan kuatkan kepercayaan itu. Masyarakat hari ini, khususnya masyarakat Lampung Tengah, membutuhkan pemimpin yang kompak dengan seluruh jajaran pemerintah daerah dan bekerja dalam satu arah," tegas Mirza.

Gubernur juga mengingatkan pentingnya pembinaan aparatur sipil negara (ASN) dengan menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Ia meminta agar sistem merit benar-benar diterapkan, netralitas ASN dijaga, serta disiplin aparatur ditegakkan.

Selain itu, Komang Koheri diminta senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan pemerintahan dengan menghindari segala bentuk praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Menurutnya, integritas merupakan fondasi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Mirza juga menekankan agar seorang kepala daerah tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi harus turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat hingga tingkat kampung.

Dengan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat secara langsung, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

"Turun ke lapangan. Dengarkan aspirasi masyarakat sampai ke tingkatan kampung. Dari sanalah akan lahir kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran," ujarnya.

Selain menekankan pentingnya kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, Mirza meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bersama seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat sinergi dalam mengawal program prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Menurutnya, keberhasilan program pemerintah pusat sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan menjadi program nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah swasembada pangan. Mirza menekankan bahwa Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu penopang ketahanan pangan nasional. Ia menyebutkan produksi padi Lampung mencapai 3,25 juta ton pada 2025.

Dalam hal ini, Kabupaten Lampung Tengah memiliki peran penting sebagai salah satu lumbung pangan terbesar di Provinsi Lampung. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten menjaga produktivitas pertanian, mengamankan ketersediaan irigasi dan pupuk, serta memastikan hasil panen petani terserap dengan harga yang layak.

Namun, menurut Mirza, peningkatan produksi pertanian tidak boleh menjadi satu-satunya target. Kesejahteraan petani juga harus ditingkatkan melalui pengembangan industri pengolahan dan hilirisasi komoditas pertanian di daerah.

Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bekerja sama dengan Pemprov Lampung agar berbagai komoditas pangan yang dihasilkan di daerah tersebut tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah.

Mirza mencontohkan, petani padi seharusnya tidak hanya menjual gabah ke luar daerah, kemudian masyarakat kembali membeli beras dari daerah lain. Begitu pula dengan komoditas jagung yang diharapkan dapat diolah menjadi produk turunan, seperti pakan ternak.

"Kita tanam padi, kita bisa hasilkan beras. Kita tanam jagung, kita bisa hasilkan pakan ayam. Kita ingin hilirisasi dan nilai tambah ini memberdayakan seluruh potensi masyarakat yang ada di desa-desa," katanya.

Menurutnya, hilirisasi pertanian akan memberikan dampak berganda bagi perekonomian daerah, mulai dari peningkatan pendapatan petani, terbukanya lapangan kerja, hingga tumbuhnya aktivitas usaha masyarakat di sektor pengolahan dan perdagangan.

Selain swasembada pangan, Mirza juga meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan program tersebut di Provinsi Lampung terus berkembang.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 1.007 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah aktif dengan jumlah penerima manfaat mencapai 2,8 juta orang.

Ia meminta pemerintah daerah turut memastikan kelancaran pelaksanaan program tersebut, termasuk mendorong keterlibatan petani, peternak, koperasi, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok kebutuhan pangan SPPG.

Menurutnya, program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian daerah apabila kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi melalui produksi masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Mirza turut menyoroti pentingnya penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP). Ia menyampaikan bahwa di Provinsi Lampung telah terbentuk lebih dari 2.600 koperasi. 

Namun, ia mengingatkan agar pembentukan koperasi tidak hanya berhenti pada administrasi dan pemasangan papan nama, melainkan harus benar-benar beroperasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Mirza, koperasi memiliki peran strategis dalam memastikan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang subsidi sampai kepada masyarakat yang berhak dengan harga sesuai ketentuan. Ia menilai koperasi dapat menjadi instrumen penting untuk memperbaiki sistem distribusi barang subsidi agar lebih tepat sasaran.

Ia menyoroti bahwa selama ini masih terdapat persoalan dalam penyaluran barang subsidi, baik dari sisi ketepatan penerima maupun kesesuaian harga. Karena itu, keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi saluran distribusi yang lebih efektif dan transparan.

Selain distribusi barang subsidi, koperasi juga diminta berperan aktif menyerap hasil panen petani. Mirza menilai selama ini tata niaga pertanian di daerah belum sepenuhnya optimal dalam menyerap hasil produksi petani sehingga masih terdapat persoalan terkait kepastian pasar dan harga jual.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memanfaatkan keberadaan koperasi untuk memperkuat penyerapan hasil panen, terutama komoditas padi dan produk pertanian lainnya.

Mirza mengungkapkan bahwa Pemprov Lampung telah menjalankan beberapa proyek percontohan atau piloting koperasi yang berfungsi menyerap hasil panen petani. Melalui pola tersebut, diharapkan rantai distribusi menjadi lebih pendek, biaya produksi dapat ditekan, dan efisiensi tata niaga pangan semakin meningkat.

"Kami sudah buat piloting kemarin bagaimana koperasi-koperasi ini menyerap hasil panen seperti padi dan lain-lain. Alhamdulillah, cukup membantu memotong ongkos dan akhirnya memperkecil biaya produksi beras kita," ungkapnya.

Tidak hanya itu, koperasi juga diharapkan menjadi mitra SPPG sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk UMKM lokal. Mirza menilai selama ini banyak UMKM yang memiliki produk potensial, tetapi masih kesulitan menembus pasar dan jaringan distribusi yang lebih luas.

Oleh sebab itu, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi jalur distribusi bagi produk UMKM berkualitas sehingga dapat dipasarkan dan diserap secara berkelanjutan. Ia meminta pemerintah daerah mempersiapkan UMKM agar mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas dan kebutuhan pasar.

Sementara itu, dalam sektor pelayanan dasar, Mirza meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mendukung pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) agar masyarakat semakin terbiasa melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini.

Menurutnya, pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting untuk mendeteksi potensi penyakit lebih awal sehingga langkah pencegahan dan penanganan dapat dilakukan sebelum kondisi kesehatan masyarakat semakin memburuk.

Ia juga meminta pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap program Sekolah Rakyat, terutama dalam memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang layak.

Program tersebut dinilai penting untuk memperluas kesempatan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Menutup arahannya, Pimpinan tertinggi Provinsi Lampung meminta Bupati Lampung Tengah menyelaraskan seluruh program prioritas nasional dengan program pembangunan daerah Pemprov Lampung, termasuk program Desa Ku Maju.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan koordinasi dan pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten. Pemerintah pusat berperan memberikan arah dan kebijakan strategis, pemerintah provinsi memberikan dukungan, sedangkan pemerintah kabupaten memastikan seluruh program tersebut terlaksana dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Bupati, sinergikan semua itu dengan program Desa Ku Maju dari pemerintah provinsi. Program pemerintah pusat sinergikan dengan program pemerintah provinsi. Pusat memberi arah, pusat memberikan kebijakan besar, provinsi mendukung, kabupaten memastikan manfaatnya sampai ke rakyat," pungkasnya.