BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
- Muhammad Galang Putra Rahman resmi menjabat sebagai Wakil Bupati Way Kanan setelah dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Pimpinan tertinggi Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Jumat, 30 Oktober 2026.
Pelantikan tersebut mengisi kekosongan jabatan wakil bupati yang berlangsung sejak Ayu Asalasiyah dilantik sebagai Bupati Way Kanan pada 7 Juni 2025.
Prosesi pelantikan dihadiri jajaran Pemprov Lampung, Pemerintah Kabupaten Way Kanan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta beberapa undangan lainnya.
Pengisian jabatan Wakil Bupati Way Kanan dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
Proses tersebut mengacu pada Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
DPRD Way Kanan sebelumnya menggelar rapat paripurna pemilihan wakil bupati pada 17 September 2026.
Hasil pemilihan kemudian disahkan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri.
saat menyampaikan sambutan, Pimpinan tertinggi Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengapresiasi seluruh pihak yang telah mengawal proses pengisian jabatan tersebut hingga pelantikan terlaksana.
“Saya mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Way Kanan, partai politik pengusung, dan semua pihak yang telah mengawal proses ini dengan tertib, aman, lancar, dan kondusif,” ujarnya.
Mirza memiliki harapan pelantikan tersebut dapat memperkuat koordinasi dalam menjalankan pemerintahan dan mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah di Way Kanan.
Dia menggarisbawahi, bupati dan wakil bupati merupakan satu kesatuan kepemimpinan yang harus mampu bekerja sama serta membangun komunikasi yang baik.
“Bupati dan wakil bupati adalah satu kesatuan kepemimpinan,” tegasnya.
“Jaga keharmonisan, bangun komunikasi yang baik,” sambungnya.
Menurut Mirza, kerja sama antara kedua pemimpin daerah tersebut diperlukan agar roda pemerintahan berjalan efektif dan program pembangunan daerah dapat terlaksana sesuai kebutuhan masyarakat.
Dia juga meminta Bupati Way Kanan memberikan ruang dan kesempatan kepada wakil bupati untuk menjalankan tugasnya secara optimal.
Selain itu, Mirza mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dia juga meminta penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) serta memastikan kedisiplinan pegawai berjalan sesuai ketentuan.
Mirza meminta Galang turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat hingga tingkat kampung.
“Turun ke lapangan, dengarkan aspirasi masyarakat sampai ke tingkatan kampung,” katanya.
“Di sanalah lahir kebijakan-kebijakan yang berpihak sasaran,” lanjutnya.
Mirza juga meminta Pemerintah Kabupaten Way Kanan menyelaraskan program pembangunan daerah daerah dengan kebijakan Pemprov Lampung dan program prioritas nasional.
Menurutnya, Way Kanan memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan yang perlu dikembangkan agar memberikan manfaat lebih bagi masyarakat.
“Potensi ini harus bisa dikelola, harus bisa diolah, harus bisa dimaksimalkan agar pemimpin-pemimpin ini memberi nilai tambah lagi bagi petani dan menggerakkan ekonomi masyarakat hingga tingkat kampung,” ujarnya.
Selain pengembangan sektor pertanian, Mirza meminta pemerintah daerah mendukung pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dia mengingatkan agar kualitas makanan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program MBG benar-benar diperhatikan.
Hal tersebut diperlukan agar program berjalan sesuai tujuan.
Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat membantu penyaluran bahan pokok bersubsidi agar tepat sasaran.
Program tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga serta mendukung pengelolaan hasil pertanian masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, turut dilantik Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu, dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Way Kanan, Sasa Chalim.
Mirza memiliki harapan ketiga organisasi tersebut dapat menjalankan perannya dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan posyandu, serta pengembangan kerajinan daerah.
Dia meminta Tim Penggerak PKK menjalankan program pokoknya.
Tim Pembina Posyandu diminta mendukung pemenuhan enam standar pelayanan minimal.
Sementara itu, Dekranasda diharapkan melestarikan serta mengembangkan kerajinan lokal Way Kanan. (rin)
