BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
(PAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung hingga akhir Oktober 2026 tercatat mencapai 70,65 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Meski menunjukkan progres penerimaan yang cukup signifikan, beberapa sektor pajak daerah masih membutuhkan optimalisasi, terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang realisasinya masih tergolong rendah dibandingkan jenis pajak lainnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung, Saipul, menyebutkan pihaknya terus berupaya mengoptimalkan seluruh sumber penerimaan daerah agar target pendapatan tahun anggaran 2026 dapat tercapai, bahkan melampauinya.
Berdasarkan APBD Murni Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026, target PAD ditetapkan sebesar Rp4,025 triliun, tepatnya Rp4.025.032.820.130. Dengan capaian 70,65 persen hingga akhir Oktober, nilai PAD yang terealisasi diperkirakan mencapai Rp2,84 triliun atau sekitar Rp2.843.685.687.422.
"Sampai dengan akhir Oktober, untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Lampung telah mencapai 70,65 persen," ujar Saipul saat dimintai keterangan, Rabu (4/11/2026).
Saipul menjelaskan, dari tujuh jenis pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan Pemprov Lampung, beberapa di antaranya bahkan telah melampaui target yang ditetapkan.
Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), misalnya, telah mencapai 97,67 persen atau senilai Rp382,6 miliar hingga Oktober 2026.
"Kemudian, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mencatat realisasi sebesar 98,96 persen atau mencapai Rp852,4 miliar.
Pajak Air Permukaan (PAP) juga menunjukkan kinerja positif. Realisasinya telah mencapai 133,12 persen atau sebesar Rp13,3 miliar," kata dia.
Begitu pula Pajak Alat Berat yang telah mencapai 127,98 persen dengan penerimaan sebesar Rp2,8 miliar. Sementara itu, Pajak Rokok mencapai 79,07 persen atau senilai Rp558,2 miliar. Adapun Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) mencatat realisasi tertinggi, yakni 183,58 persen atau sebesar Rp3,8 miliar.
Di tengah capaian positif beberapa sektor tersebut, PKB masih menjadi perhatian utama Bapenda Lampung. Hingga akhir Oktober, realisasi PKB baru mencapai 41,29 persen.
Capaian ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah daerah mengingat PKB merupakan salah satu sumber utama penerimaan pajak daerah. Saipul mengakui, optimalisasi seluruh jenis pajak harus terus dilakukan, khususnya terhadap sektor yang realisasinya masih jauh dari target.
"Semua harus dioptimalkan. Dari tujuh pajak ini harus kita optimalkan. Artinya, yang tahun lalu banyak tidak tercapai, tahun ini insyaallah kita upayakan bisa melampaui target," ujar Saipul.
Ia mengakui, pencapaian target PKB menjadi tantangan paling berat dibandingkan jenis pajak lainnya.
Karena itu, Bapenda Lampung terus menghimbau masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena penerimaan pajak daerah menjadi salah satu penopang pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Lampung.
"Memang PKB ini paling berat. Makanya kita selalu menghimbau masyarakat, yuk sama-sama kita membangun Lampung," katanya.
Bapenda Lampung menginginkan optimalisasi penerimaan dari seluruh sektor pajak dapat terus ditingkatkan dalam sisa waktu tahun anggaran 2026.
Dengan demikian, penerimaan PAD tidak hanya mampu memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi juga berpeluang memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah daerah.
