BANDAR LAMPUNG, Tapis Media -
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, baik akibat peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang berstatus Level III (Siaga) maupun ancaman bencana hidrometeorologi menjelang musim penghujan.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Mitigasi Aktivitas Gunung Anak Krakatau dan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi yang berlangsung di Ruang Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Lampung, Rabu (4/11/2026).
Rapat ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan langkah serta memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Lampung.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung, Aswarodi, menyebutkan koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk memastikan kesiapan pemerintah dan masyarakat menghadapi berbagai kemungkinan bencana, terutama pada masa peralihan musim atau pancaroba.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah meninjau kondisi saluran air dan drainase, khususnya di wilayah yang rawan mengalami genangan dan banjir. Peninjauan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga koordinasi dengan pemerintah pusat untuk infrastruktur yang menjadi kewenangan nasional.
"Kami akan turun meninjau saluran-saluran air yang menjadi kewenangan provinsi dan nasional. Sementara itu, untuk kewenangan kabupaten/kota, kami meminta Kalaksa BPBD masing-masing melakukan peninjauan agar seluruh saluran air dapat berfungsi dengan baik dan potensi banjir bisa diantisipasi," jelas Aswarodi.
Selain pembenahan infrastruktur drainase, Pemprov Lampung juga akan mendorong penerbitan imbauan Gubernur kepada seluruh Bupati dan Wali Kota agar menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.
Masyarakat diharapkan kembali menggiatkan gotong royong membersihkan selokan dan saluran drainase, sekaligus memeriksa kondisi atap rumah agar tetap kuat menghadapi potensi angin kencang.
Dalam pemaparan BMKG, sebagian wilayah Lampung dengan karakteristik topografi dataran menjadi daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang hingga puting beliung selama masa pancaroba.
"Wilayah tersebut meliputi Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah," katanya.
Aswarodi menyampaikan pesan Orang nomor satu di Lampung agar masyarakat tidak hanya mengandalkan kesiapan pemerintah, tetapi juga meningkatkan kesiapsiagaan secara mandiri dengan mengenali potensi ancaman bencana di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
Warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai, tebing, maupun pepohonan besar diminta lebih waspada. Pohon-pohon tua yang berisiko tumbang perlu segera ditangani, sementara saluran drainase harus dipastikan tidak tersumbat, terutama menjelang puncak musim penghujan.
Masyarakat juga diimbau menyiapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, pakaian, perlengkapan penerangan, serta kebutuhan darurat lainnya. Tas tersebut sebaiknya ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau sehingga dapat segera dibawa ketika terjadi keadaan darurat.
"Pak Gubernur berpesan agar seluruh masyarakat siap menghadapi bencana dan tidak lengah. Salah satu bentuk kesiapsiagaan adalah menyiapkan tas siaga bencana yang ditempatkan di lokasi mudah dijangkau, sehingga ketika terjadi bencana masyarakat dapat segera menyelamatkan diri," katanya.
Aswarodi juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, khususnya terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau dan potensi bencana lainnya.
Sementara itu, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Radin Inten II, Rudi Haryanto, menjelaskan bahwa awal musim penghujan di Provinsi Lampung berlangsung secara bertahap. Perbedaan kondisi geografis dan karakteristik masing-masing wilayah menyebabkan waktu dimulainya musim hujan tidak bersamaan.
Wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat telah memasuki musim penghujan sejak Oktober 2026. Memasuki awal November, hujan mulai menjadi penanda musim penghujan di wilayah Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Way Kanan, Lampung Utara, dan Lampung Tengah.
Sementara itu, Bandar Lampung, Metro, Pesawaran, Pringsewu, serta sebagian wilayah Lampung Timur dan Lampung Selatan diprakirakan mulai memasuki musim penghujan pada akhir November hingga awal Desember 2026.
Rudi menjelaskan, November 2026 masih merupakan periode pancaroba yang ditandai dengan hujan lebat berdurasi singkat dan bersifat lokal. Kondisi tersebut berpotensi disertai angin kencang, petir, hingga puting beliung yang dapat terbentuk akibat pertumbuhan awan cumulonimbus.
"Adapun puncak musim penghujan di Provinsi Lampung diprakirakan berlangsung pada Januari hingga Maret 2027. Secara umum, sifat musim hujan diprediksi berada dalam kategori normal dibandingkan rata-rata klimatologis," kata dia.
Untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat, BMKG terus menyampaikan informasi prakiraan cuaca harian, peringatan dini cuaca ekstrem, serta potensi bencana melalui situs resmi dan berbagai saluran komunikasi. Penyebarluasan informasi juga dilakukan melalui layanan diseminasi, termasuk SMS blast dan WhatsApp blast apabila diperlukan.
Pada kesempatan yang sama, Prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Lampung, Neneng Kusrini, memaparkan bahwa BMKG Maritim setiap hari memantau dan menyusun prakiraan cuaca serta kondisi gelombang di enam wilayah perairan Lampung.
Wilayah pemantauan tersebut meliputi Perairan Barat Lampung, Selat Sunda bagian Selatan, Perairan Timur Lampung bagian Utara dan Selatan, serta Teluk Lampung bagian Utara dan Selatan.
Neneng menjelaskan, peringatan dini gelombang tinggi diterbitkan apabila tinggi gelombang mencapai minimal 1,25 meter sesuai ketentuan BMKG. Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa setiap wilayah perairan memiliki karakteristik gelombang yang berbeda sehingga dampaknya terhadap aktivitas masyarakat juga tidak sama.
Di Perairan Timur Lampung, misalnya, gelombang setinggi satu meter saja dapat mengganggu aktivitas nelayan karena kondisi rata-rata gelombang hariannya relatif rendah.
Sebaliknya, di Perairan Barat Lampung, gelombang setinggi 1,5 hingga 2 meter merupakan kondisi yang lebih umum karena wilayah tersebut berhadapan langsung dengan Samudra Hindia.
"Untuk Perairan Timur Lampung, gelombang setinggi satu meter saja sudah dapat mengganggu aktivitas nelayan karena kondisi rata-rata gelombang hariannya relatif rendah. Sementara itu, di Perairan Barat Lampung, gelombang setinggi 1,5 hingga 2 meter merupakan kondisi yang lebih umum karena berhadapan langsung dengan Samudra Hindia," jelasnya.
Selain ancaman gelombang tinggi, BMKG Maritim juga memberikan perhatian terhadap potensi banjir rob yang dapat berdampak lebih besar bagi masyarakat pesisir.
Risiko tersebut perlu diwaspadai apabila banjir rob terjadi bersamaan dengan musim penghujan, angin kencang, serta gangguan cuaca di wilayah perairan sekitar Sumatra bagian barat dan selatan Jawa.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pemantauan cuaca dan kondisi perairan, serta peningkatan kesadaran masyarakat, Pemprov Lampung memiliki harapan potensi risiko bencana dapat ditekan sejak dini. (*)
